(untitled) (Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2026)
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya, buku yang berjudul Peran AI Dalam Penegakan Hukum ini akhirnya dapat diselesaikan. Kehadiran buku ini merupakan hasil dari pergulatan intelektual penulis dalam mencoba memahami salah satu gejala paling menentukan pada masa kini, yaitu perjumpaan antara perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dengan prinsip-prinsip dasar negara hukum, keadilan, tata kelola pemerintahan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Buku ini lahir bukan semata dari ketertarikan akademik terhadap inovasi teknologi, tetapi juga dari kesadaran bahwa perkembangan AI telah memasuki wilayah-wilayah yang selama ini menjadi inti dari kehidupan hukum dan politik modern: pengambilan keputusan, distribusi kewenangan, pembuktian, pengawasan, pelayanan publik, hingga relasi antara negara dan warga negara. Dalam dua dekade terakhir, dunia telah menyaksikan bagaimana AI berkembang dari sekadar objek penelitian teknis menjadi infrastruktur pengetahuan dan kekuasaan yang semakin berpengaruh. Sistem AI kini tidak hanya dipakai untuk mempermudah pekerjaan administratif atau mempercepat analisis data, tetapi juga mulai terlibat dalam penyusunan rekomendasi kebijakan, pengelolaan bantuan sosial, prediksi risiko, penilaian kredit, identifikasi wajah, pemantauan lalu lintas, pengawasan digital, dan bahkan penataan proses hukum. Kemampuan sistem semacam ini untuk mengolah data dalam skala besar, mendeteksi pola secara cepat, serta menghasilkan klasifikasi atau prediksi menjadikannya sangat menarik bagi institusi negara maupun aktor pasar. AI menawarkan janji efisiensi, konsistensi, dan skalabilitas yang sulit dicapai oleh mekanisme manusia murni. Namun demikian, justru pada titik itulah persoalan mendasar mulai muncul. Ketika keputusan-keputusan yang memengaruhi hidup seseorang dipandu atau bahkan dibentuk oleh sistem algoritmik, maka pertanyaan hukum tidak lagi dapat dibatasi pada soal “apakah teknologi ini bekerja?”, tetapi harus diperluas menjadi “bagaimana teknologi ini bekerja, untuk siapa ia bekerja, siapa yang mengawasinya, dan nilai apa yang diam-diam dibawanya?” Sistem yang efisien belum tentu adil. Sistem yang konsisten belum tentu manusiawi. Sistem yang akurat secara statistik belum tentu sah secara normatif. Dalam banyak situasi, kecanggihan teknologi justru dapat menutupi persoalan-persoalan lama dalam wajah baru: bias yang dibungkus objektivitas, kekuasaan yang dibungkus efisiensi, atau pengawasan yang dibungkus inovasi. Dari sudut pandang hukum, transformasi ini menghadirkan tantangan yang sangat mendalam. Hukum modern berdiri di atas sejumlah asumsi dasar: bahwa keputusan harus dapat dijelaskan, bahwa kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan, bahwa individu berhak didengar, bahwa aturan harus dapat diketahui, dan bahwa lembaga publik tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya kepada mekanisme yang tidak dapat diuji. Akan tetapi, perkembangan AI sering kali justru bergerak ke arah yang berlawanan. Algoritma dapat bekerja dengan kompleksitas yang melampaui pemahaman pengguna biasa. Model prediktif dapat memproduksi rekomendasi tanpa penjelasan yang mudah dipahami.