PEMBARUAN KUHP dan KUHAP sebagai REKONSTRUKSI SISTEM HUKUM di INDONESIA

Abstract

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku berjudul “Pembaruan KUHP Dan KUHAP Sebagai Rekonstruksi Sistem Hukum  Di  Indonesia”  dapat  disusun  dan  diselesaikan.  Buku  ini  disusun  sebagai  bentuk kontribusi  akademik  dalam  memahami  dan  mengkaji  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana Nasional  (KUHP  Nasional)  sebagai  fondasi  baru  sistem  hukum  pidana  Indonesia.  KUHP  dan KUHAP adalah dua peraturan hukum yang berbeda di Indonesia. 

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah peraturan hukum yang mengatur tentang  tindak  pidana  dan  sanksi-sanksi  yang  terkait.  KUHP  mengatur  tentang  apa  yang dianggap sebagai tindak pidana, bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan, serta sanksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana. 

KUHAP  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana)  adalah  peraturan  hukum  yang mengatur tentang prosedur atau tata cara dalam menangani kasus pidana. KUHAP mengatur tentang bagaimana proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.  KUHP  mengatur  tentang  substansi  hukum  pidana,  sedangkan  KUHAP  mengatur tentang prosedur hukum pidana. Dalam praktek, KUHP dan KUHAP sering digunakan bersama- sama untuk menangani kasus pidana di Indonesia. 

Pengesahan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana menandai sebuah tonggak sejarah penting dalam perjalanan hukum nasional. Setelah  lebih  dari  satu  abad  menggunakan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  warisan kolonial,  Indonesia  akhirnya  memiliki  KUHP  yang  disusun  berdasarkan  nilai-nilai  Pancasila, Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  serta  perkembangan hukum dan masyarakat modern. KUHP Nasional tidak hanya dimaksudkan sebagai pengganti hukum kolonial, tetapi juga sebagai wujud kedaulatan hukum dan identitas bangsa Indonesia.  

Buku  ini  disusun  dengan  tujuan  memberikan  pemahaman  yang  komprehensif mengenai transformasi hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional. Pembahasan diawali dengan  penelusuran  historis  dan  filosofis  mengenai  kedudukan  KUHP  Nasional  sebagai tonggak  perubahan  paradigma  hukum  pidana,  dilanjutkan  dengan  penguraian  struktur  dan sistematika KUHP yang baru. Selanjutnya, buku ini mengeksplorasi aturan-aturan pokok dalam KUHP Nasional yang mencerminkan pembaruan substantif, termasuk asas-asas hukum pidana, pertanggungjawaban  pidana,  pemidanaan,  serta  pendekatan  yang  lebih  proporsional  dan manusiawi.